Salah satu kebijakan politik etis yang di terapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang di anggap berhasil dan menyumbangkan hal yang sangat berharga oleh bangsa Indonesia adalah di bidang pendidikan. Walaupun hal ini sebenarnya di anggap sesuatu yang tidak di harapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda sendiri. Pemerintah Hindia-Belanda tidak menyangka bahwa kebijakannya yang telah di terapkan tersebut pada akhirnya akan membuat bomerang baginya. Belanda berharap dengan dididiknya kaum pribumi dapat di ajak untuk bekerjasama dan tahu rasa terimakasih.[1] Rakyat pribumi yang dididik dengan pendidikan ala barat membuat perubahan yang amat besar dalam menyumbangkan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Orang-orang yang telah terdidik tersebut semakin memunculkan reaksinya akibat ketidak adilan yang mereka lihat selama ini. Pendidikan pada mulanya hanya di berikan pada anak-anak priyayi saja dan golongan bangsawan, itupun dia harus memenuhi persyaratan seperti syarat-syarat kelahiran. Setelah mereka menamatkan pendidikanya tersebut mereka mulai menunjukan sikap kritisnya tersebut yang melihat kenyataan bahwa ketidakadilan yang diperlakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda terhadap pribumi masih banyak terjadi. Para pelajar tersebut menuntut kalau syarat-syarat dalam ketetuan mengikuti pendidikan di hapuskan karena hal tersebut dianggap sebagai hal yang tidak adil. Tuntutan mereka semakin keras ketika pemerintah berusaha membatasi Hollandsch Inlandsche Schoolen pada tahun 1914 yang hanya diberlakukan pendidikan untuk anak-anak yang orang tuanya mempunyai jabatan penting atau pendudukan jabatan yang tinggi dalam masyarakat bumi putra.[2]
Seiring berjalanya waktu pendidikan yang telah diberikan kini mulai menyebar dan menghasilkanya tenaga-tenaga trampil kelas bawah, yang siap dipekerjakan. Dari mereka yang telah selesai melakukan pendidikanya, sadar akan pendidikan bagi semua rakyat bumi putra tanpa terkecuali, namun pada kenyataanya sisitim pendidikan tetap di nikmati oleh mereka yang mempunyai golongan penting dalam pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena sisitim pendidikan tersebut masih di pandang dengan sebelah mata khususnya bagi masyarakat kelas bawah. Usaha yang dilakukan para pemuda yang telah lulus adalah mendirikan sekolah swata yang di peruntukan bagi pribumi di tingkat desa. Tenaga-tenaga pribumi kini mulai digunakan oleh pemerintahan khususnya dalam bidang pemerintahan dan sipil. Terbukti hal tersebut dengan dibukanya penerimaan sebagai jabatan sipil oleh pemerintahan bagi semua golongan dan ras, hanya masalah kualifikasi pendidika, keahlian dan pengalaman secara teoritis sajalah yang menjadi faktor penentu dapat di terimanya atau tidak memasuki jabatan tersebut .[3]
Lulusan yang telah selesai dari sekolah di Indonesia sebagian ada dari mereka yang melanjutkan kembali untuk bersekolah di negeri Belanda. Sesampainya di Belanda dan menjalani kehidupan disana, mereka merasakan perbedaan yang amat besar dalam dirinya. Di negara asal atau Hindia-Belanda mereka tidak pernah di perlakukan sama antara satu dengan yang lainya dalam keduduakan yang sama, terutama dengan pegawai pemerintahan, tetapi mereka mengalami hal yang berbeda ketika berada di negara induk kerajaan Belanda dengan keadaan tanah jajahan Hindia-Belanda. Hal tersebut mendorong lahirnya nasionalisme pada diri mereka dan memikirkan masa depan bangsanya untuk bisa mengalami hal yang sama dengan di Hindia atau negeri induk. Perkembangan selanjutnya yaitu munculah pemikiran dan ide-ide baru untuk membentuk organisasi dan digunakannya identitas baru yang dikenalnya lebih canggih yaitu mengenai agama, sosial politik dan ekonomi. Dengan pemikiran tersebut pada tahun 1927 berhasil di didirikanya suatu organisasi yang pendiriannya melalui proses yang begitu rumit, namun para pemimpinannya terlibat pertentangan yang begitu sengit akibat dari perbedaan pandangan di antara mereka. Hal tersebut juga di gunakan pihak pemerintah untuk memukul gerakan tersebut karena dianggap akan membahayakan pemerintahan. Mereka menyadari hanya dengan pendidikan inilah kunci yang bisa membebaskan diri dari kolonialisme yang terjadi. Dr. Wahidin Soedirohoesodo adalah pembangkit semangat berorganisasi yang pertama pada tahun 1857-1917. Dan ia pun berusaha mencari beasiswa yang dikumpulkan untuk mendidik kaum pribumi, khususnya Priyayi Jawa dengan pendidikan ala barat. Hal tersebut di tanggapi oleh para Priyayi dengan posotif (walaupun tak semua priyayi seperti itu) dan di buktikan dengan semangat mereka. Dr. Wahidin Soedirohoesodo yang melihat potensi tersebut lalu berinisiatif mendidirkan suatu organisasi yaitu “ Budi Utomo” yang sampai sekarang terkenal sebagai organisasi yang pertama kali berdiri di indonesia. Hal tersebutlah sesuatu yang begitu penting yang menjadi titik awal kemajuan bangsa Indonesia kedepan.[4]
Daftar Pustaka
Kartodirdjo, Sartono. 1977. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka.
Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (terj.). Jakarta: Serambi.
Van Niel, Robert. 1984. Munculnya Elit Modern Indonesia (terj.). Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar