KESADARAN KEBANGSAAN PADA MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA AWAL ABAD KE 20

Pada awal abad 20 adalah masa berkembangnya kesadaran kebangsaan yang timbul di kalangan masyarakat pribumi. Kesadaran ini dilatar belakangi oleh adanya pendidikan barat yang didapatkan oleh mereka, sehingga menjadikan tumbuhnya  kesadaran kebangsaan pada diri mereka yang melahirkan nasionalisme. Pendidikan yang di berikan oleh bangsa barat semula didirikan hanya untuk kalangan orang-orang Eropa saja. Namun pada tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda semakin meluaskan kekuasaanya yang bukan hanya terfokus di Jawa saja. Perluasan ini meliputi wilayah Sumatra dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan karena hasil dari ketakutan pemerintah Hindia-Belanda akan meluasnya koloni-koloni bangsa Eropa lainya, yang dikhawatirkan akan mencaplok wilayah-wilayah strategis yang belum dikuasai Hindia Belanda. Dengan semakin meluasnya kekuasaan pemerintah maka kebutuhan akan tenaga-tenaga pemerintahan yang terdidik semakin bayak dibutuhkan oleh karena itu maka pemerintah mendidik Bumiputra agar bisa dipekerjakan dan dengan biaya yang murah. Seperti yang kita ketahu bahwa pada masa itu tenaga-tenaga ahli dari Eropa semakin jarang dan mahal untuk kisaran gajinya jika dibanding dengan tenaga Bumiputra. Semula pendidikan barat hanya diberikan untuk kalangan golongan priyayi saja, namuh setelah kebijakan pemerintah tersebut maka semakin banyak di antara Bumiputra yang mengenyam pendidikan tersebut dan bukan hanya dari kalangan Priyayi saja. Dari pendidikan tersebut munculah elit baru yang disebut dengan Priyayi rendahan. Munculnya Priyayi rendahan ini sebenarnya menjadikan persaingan baru antara Priyayi lama dan Priyayi baru (rendahan). Namun persaingan tersebut tidak menjadikan suatu masalah karena masih banyak lagi persamaan-persamaan yang dimiliki, seperti sama-sama memperjuangkan hak-hak Bumiputra.

Waktu itu Di Hindia Belanda orang-orang Belanda terbagi manjadi dua yang pertama adalah orang belanda totok atau keturunan asli yang mereka hanya pergi ke Hinida-Belanda untuk bekerja dan pulang lagi setelah masa pengsiunnya tiba. Mereka ini biasanya bekerja di dalam birokrasi dan pemerintahan ataupun di pihak sawasta. Dan yang golongan kedua adalah orang Belanda keturunan campuran (Indo), mereka ini biasanya menetap di Indonesia ( lahir di Hindia-Belanda dan sampai akhir hanyatnya pun tetap menetap di Hindia-Belanda). Mereka (Indo) mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan masyarakat Belanda totok dan diperlakukan sama seperti orang-orang Bumi putra. Hal tersebut terjadi karena keturunan Belanda campuran tersebut menggunakan unsur-unsur kebudayaan setempat dan kebudayaan-kebudayaan barat yang ada mulai terkikis bahkan unsur-unsur kebudayaan barat tersebut hilang.  Sehingga mereka tidak mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama. Hal tersebutlah yang menjadikan orang-orang Belanda campuran merasa didiskriminasikan dan menjadikan orang-orang seperti Douwes Dekker memperjuangkan hal tersebut. Douwes Dekker ini bergabung dengan dengan masyarakat pribumi yang sama-sama didiskriminasikan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Sementara orang-orang pribumi khususnya golongan priyayi juga telah mendapat pendidikan barat yang menjadikan mereka menjadi lebih terpelajar. Pribumi yang terpelajar inilah yang nantinya berpotensi untuk mencapai suatu tujuan masa depan bangsa ini, dari pendidikan ini munculah kaum elit baru. Kenapa disebut  kaum elit baru karena dulu orang yang mendapat pendidikan hanyalah orang-orang golongan priyayi ningrat, sedangkan elit baru ini adalah rakyat biasa yang status sosialnya menigkat karena mendapat pendidikan barat tersebut. Sehingga disebut kaum elit modern baru. Kaum elit baru ini muncul dari sekolah-sekoah yang mencetak orang-orang intelektual khususnya Sekolah Dokter Djawa. Sekolah ini diubah namanya menjadi STOVIA pada tahun 1900-1902.[1]

Pelajar STOVIA  yang pada waktu mempunyai faslitas nongkrong dirumah Douwes Dekker (orang Indo yang begitu peduli dengan masalah pendidkan di Hindia Belanda) sering berkumpul dan membincangkan seputar masalah-masalah sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi. Kebetulan para pelajar STOVIA tersebut banyak yang menjadi penulis warta media Hindia-Belanda yang waktu itu Douwes Dekker menjadi pimpinannya, sehingga hal ini sangat mendukung mereka untuk menuangkann pikiran dan unek-unek yang ada didalam koran berita tersebut. Dengan adanya kesempatan untuk sering berkumpul maka mereka akhirnya mendidirkan Boedi Oetomo. Organisasi ini adalah orgnisasi yag memperjuangkan masalah kebudayaan dan identitas Jawa saja dan kemudian berkembang dan membentuk cabang-cabang di daerah-daerah seperti di Bandung, Surabaya, Betawi dll.[2]  Namun dalam tubuh Budi Utomo terdapat berbagai perbedaan pandangan antara Priyayi rendahan dan priayi ningrat. Sehingga ahirnya mereka terpecah menjadi 2 . Orang-orang yang keluar dari Budi utomo beranggapan bahwa masalah utama disini adalah penjajahan dari Bngas Eeropa, dan kemudian mereka  bergabung dengan Douwes Dekker. 

Kolaborasi antara kaum elit Indonesia dengan orang-orang Indo tersebut meghasikan suatu organisasi yang diberi nama dengan Indische Partij. Indische Partij ini adalah oraganisasi yang memperjuangkan tentang masalah kemerdekaan dan mnentukan dan mengatur sendiri tanah airnya sendiri.[3]  Indische partij ini telah memasukan unsur-unsur politik terhadap organisasinya yang mempermasalhka antara penjajajh dan orang yang dijajah. Unutk perkembangan selanjutnya yaitu dengan adnya khawatiran muncuknya perang, yang membahayahan wilayah Hindia ini. Untuk itu dibentuklah suatu panitia yang dimana dalam kepanitian tersebut duduk masing-masing dari perwakinlan oranisasi-orgaanisasi. Tujuan dibentuknya adalah untuk menjaga pertahanan Hindia. Akhirnya panitia ini pergi ke Belanda untuk mengusulkan pembentukan wadah tersebut yang menampung segala aspirasi rakyat didalam pmerintahan. Al hasil berdirilah Volksraad yang menampung perwakilan-perakilan dari berbagai organisasi-organisasi Bumiputra yang di harapkan pemerintah bisa bekerja sama dengan pemerintah yang beraliran etika.Vorlksraad adalah dewan penasehat pemerintah Hindia-Belanda yang terdiri dari orang-orang Pribumi, namun keberadaanya sebagai dewan perwakilan rakyat atu penasehat pemerintah hanyalah omong kosong pemerintah Hindia-Belanda saja, pada dasarnya pemerintah tidak pernah mendengarkan aspiasi rakyat. Oleh karena itu  salah satu Organisasi yang ada dalam Volksraad tersebut ada yang menjadi radikal, yaitu Budi Utomo yang akhirnya menentang pemerintah Hindia-Belanda. Tunutan Budi utomo adalah diubahnya Dewan Rakyat atau Volksraad yang hanya berfungsi sebagai penasehat menjadi sebauah parlementer. Organisasi lain yang menentang adalah Sarikat Islam yang didirikan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Pada awalnya organisasi ini hanyalah organisasi yang bergerak dibidang perdangan dan berkembang pesat hingga mempunyai cabag-cabang didaerah-daerah dan dan menggalang persatuan. Perkembangan selanjautnya organisasi ini adalah menuntut agar diberikan Otonomi daerah seluas-luasnya dan diberi wewenang untuk membuat pemerintah daerah pada masyarakat Indonesia. Pada mulanya organsasi ini memang hanya bebrgerak untuk kepentingan kelompok atau daerah tetapi pada akhirnya SI mengakui persatuanIndonesia sehigga ia merubah nama Si menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia.[4]

Organisasi kebangasaan lainya yang muncul adalah organisasi Pemuda Indonesia. Organisasi ini adalah organisasi pemuda yang mengikat mahsiswa di indonesia yang pertama dengan nama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia organisasi pemuda ini berawal dari terbentuknya organsasi-organisasi penuda yang bersifat kedaerahan, seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Batavia dll. Organisasi ini meleburkan diri menjadi satu dengan nama Jong Indonesia yang bertujuan untuk memananmkan Nasionalisme untuk mewujudkan Indonesia Raya. Organisasi ini juga yang sangat berani dan mengadakan sidang kongres pemuda yang dilakukan di lapangan Banteng, Jakarta, dilanjutkan dan di adakan di Medan Merdeka Utara dan yang terakhir diadakan di Indonische Studie Club di jalan Kramat no.106. sidang terahir inilah yang sangat menjadikan hari sangat bersejarah karena disidang ini ditutup dengan diadakan dengan istilah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Disini jugalah pertama kalinya dinyayikan lagu Indonesia Raya.[5]

Kesadran kebangsaan yang mucul dari bangsa Indonesia pada akhirnya dapat membuahkan kemerdekaan yang dapat kita nikmati pada masa sekarang ini. Kemerdekaan ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya kesadaran kebangsaan dari para pendiri batu utama pondasi bangsa Indonesia.

---

[1] Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia (terjemahan), Jakarta: Pustaka Jaya, 1984. Hal. 76.

[2] R.Z. Leirissa. Op.cit,  Hal. 44

[3] W.F. Wertheim, Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial.(Yogyakarta: Tiara Wacana. 1999). Hal 260.

[4] R.Z. Leirissa.Op. Cit, Hal. 50.

[5] Ibid,  Hal. 64

PERKEMBANGAN SISTIM PENDIDIKAN DI HINDIA BELANDA SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN POLITIK ETIS

Sistim pendidikan yang berkembang di Hindia-Belanda telah berada sejak abad 17 yang lalu, hanya saja masih terbatas jumlahnya dan didirikan didaerah-daerah direct rule, hal tersebut adalah sistim pendidikan yang pertama yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda yang mengadopsi pendidikan Bangasa Barat atau Eropa. Pendidikan ini tetapi hanya berupa pendidikan yang berkaitan dengan agama kristen yang waktu itu  digunakan sebagai sarana untuk mendidik dan mengembangkan agama kristen pada anak-anak bangsa Eropa. Hal ini memang salah satu media alat yang di gunakan sebagai pengembangan agama yang di bawa dari asal mereka. Selanjutnya pada abad 19 didirikan sekolah yang memisakan antara masalah agama dan masalah-masalah keduniawian. Hal tersebut terjadi karena perkembangan pemikiran yang rasional dari kalangan bangsa barat, sehingga munculah ide untuk memisahkan antara masaah keduniawiaan dan msalah agama didalam pendidikan. Sistim pendidikan ini dibangun dibeberapa kota besar saja yaitu diantaranya di Jawa, Sulawesi, Maluku, Sumatra dan Nusatenggara. Pendidikan ini hanya menekankan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan  kehidupan dan keduniawiaan, semula sekolah ini hanya di peruntukan untuk masyarakat kolonial, namun sesuai dengan perkembanganya pada akhirnya sekolah ini terbuka juga untuk masyarakat pribumi Priyayi. Perkembangan selanjutnya didirikan beberapa sekolah-sekolah umum oleh beberapa golongan yang terbuka untuk semua kalangan. Murid-muridnya semakain banyak yang terdiri dari berbagai lapisan dan golongan etnis, namun sebanyak-banyaknya jumlah murid yang bersekolah pada masa itu tetap terhitung masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Hindia-Belanda.

Pemerintah pada tahu 1892 mulai menerapkan sistematika dalam dunia pendidikan di Hindia-Belanda yang pada waktu itu banyak terdapat perbedaa antara pulau satu dengan pulau lainaya. Dalam hal tersebut pemerintah menerapkan peraturan tentang pembagian sekolah dasar menjadi dua buah kelompok, yaitu yang pertama kelompok Sekolah Angka Satu (Erste School). Sekolah ini hanya di peruntukan untuk orang-orang pribumi golongan priyayi dan hanya terdapat di ibukota karesidenan. Sekolah ini mendidik siswanya selama lima tahun yang menggunakan bahasa daerah dengan pelajaran yang di ajarkan meliputi membaca, menulis, menghitung, ilmu bumi menggambar dan sejarah serta ilmu alam ataupun ilmu tanah. Tenaga pendidik sekolah ini diambilan dari sekolah-sekolah guru yang telah didirikan sebelumnya. Dengan adanya sekolah ini maka sekolah-sekolah raja yang pernah ada sebelumnya dilebur kedalam sekolah ini dan hanya tersisa satu sekolah yang tetap berdiri tidak dileburkan yaitu di daerah Magelang, Jawa Tengah yang kemudian digunakan untuk sekolah Jaksa. Pendidikan kelompok yang kedua yaitu pendidikan Sekolah Angka Dua (Tweede School). Sisitim pendidikan sekolah ini selama 3 tahun dan diperuntukan untuk masyarakat umum pedesaan. Materi yang diajarkan meliputi membaca, menulis dan menghitung dan bahasa yang digunakan sebagai bahasa  pengantar yaitu bahasa derah dan Melayu apabila tidak ada bahasa daerah setempat.[1]

Pada tahun 1901 pemerintah Hindia-belanda menerapkan kebijakan barunya yaitu kebijakan politik etis. Politik etis adalah politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial sebagai wujud dari balas hutang budi atas tindak pengeksporasian sumber daya yang telah di peras dari Indonesia tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Politik ini mengambil kebijakan ditiga sektor yang di antarnya yaitu irigasi, transmigrasi dan edukasi. Didalam bidang eduksi ini pemerintah  memperbaharui dari sistim pendidikan yang telah ada sebelumnya sebelum politik ini di terapkan. Untuk meningkatkan pendidikan ini pemerintah  Hindia-Belanda mempunyai dua pilahan pendapat sebagi tindak lanjut rencana yang akan dijalankan. Pendapat pertama yaitu bahwa sistim pendidikan yang telah ada sebelumnya (Sekolah Tingkat Dua) tidak tepat untuk dijalankan dan perlu disesuaikan dengan keadaan setempat. Sedangkan pilihan yang kedua adalah bahwa sistim pendidikan yang telah ada sebenarnya sudah baik hanya saja perlu di tingkatkan jumlah sekolah tersebut. Dari kedua pilihan tersebut diambilah pilihan pendapat  pertama. Pada tahun 1907 sekolah dasar desa-desa mulai didirikan dan masalah untuk perawatan dan pembangunan di serahkan kepada masyarakat untuk bertanggung jawab. Pembinaan untuk masalah pendidikan ini berada dibawah departemen dalam negri. Sistim pendidikanya masih mengadopsi pada sisitim Sekoalah Tingkat Dua, lama sekolah dan kurikulumnya disesuaikain dengan keadaan desa tersebut. Sekolah ini mengalami kehancuran sejak dilanda krisis ekonomi pada tahun1929. Selain itu juga pada tahun 1902 berdiri sekolah Kedokteran atau lebih dikenal dengan nama STOVIA (School Top Opleiding van Inlandsche Artsen), sekolah ini adalah tersusan dari Sekolah Dokter Jawa yang ada sejak tahun 1871. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk menciptakan tenaga medis yang diperuntukan di barbagai daerah. Pendidikanya dilaksankan di rumah sakit tentara Batavia dan lama pendidikanya hanya 2 tahun tetapi setelah namanya diubah menjadi STOVIA lama pendidikanya diubah menjadi 6 tahun dan harus mrngikuti kursus bahasa Belanda selama setahun dan menjadi total lama pendidikanya menjadi 7 tahun. Kursus ini dilakukan agar mudah dalam proses belaja mengajar karena penyampaiannya mengunakan bahasa Belanda. Pada mulanya bahasa pengantar yang digunakan dalam proses belajar mengajar di STOVIA menggunakan bahasa Melayu dan murid-muridnya menggunakan pakaian daerah. Siswa-siswanya berasal dari lulusan Sekolah Angka Satu. Sekolah ini juga ditingkatkan kembali dengan mengambil lulusan dari MULO di tahun 1914. Selain itu di Surabaya juga didirikan sekolah sejenis yang bernama Nederlandsche Indische Artsen School (NIAS).

Pada tahun 1914 Sekolah Tingkat Satu di ubah menjadi HIS (Hollandsch Inlansche School) dengan bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Belanda. Sekolah ini masih sama dengan fungsi sebelumnya yaitu digunakan untuk para anak-anak priyayi dan kadang juga tidak menutup kemungkinan untuk golongan lain. Dan di tahun ini juga didirikan sekolah lanjutan Meer Uitgebreid laager Onderwijs (MULO) untuk menampung lulusan  dari HIS. Lama sekolah ini adalah 3 tahun dan menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Selanjutnya yaitu didirikan sekolah yang menampung dari lulusan sekolah desa (Sekolah Tingkat Dua) yang diberi nama Vervolgsshool. Lama pendidikanya selama lima tahun dan kurikulumya sama dengan sekolah HIS. Selain itu jug didirikan sekolah lanjutan atas yang di beri nama AMS (Algemeen Middel Baare School) untuk menampung lulusan dari MULO. Sekolah ini dididirkan pertama di Yogyakarta dengan kurikulum ilmu alam pasti atau (B), disusul  dengan didirikan lagi di daerah Bandung dengan kurikulum Sastra Arab (A2) selanjutnya didirikan di Surabaya dengan kurikulum Sastra Timur (A2). Selanjutnya pada tahun 1927 pemerintah mendirikan sekolah tinggi kedokteran yang diberinama Geneeskudige Hoogeschool (HG), lulusan sekolah ini memakai gelar Arts dan statusnya sama dengan lulusan dari Universitas di negeri Belanda.

Selain sekolah-sekolah yang telah disebutkan di atas juga terdapat sekolah lainya seperti sekolah pamong praja. Sekolah pamong praja ini di didirkan di Magelang yang sebelunya adalah sekolah jaksa yang kemudian di ubah menjadi Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaaren (OSVIA). Lama sekolah ini lima tahun dan terbuka bukan hanya untuk kalangan priyayi saja namun juga rakyat biasa juga dapat memasukainya  yang ingin berdinas di Pamong Praja. Bahasapengantarnya menggunakan bahasa Belanda. Namun sekolah ini masih terhitung sebagai sekolah dasar dan berdiri diberbagai daerah seperti Blitar, Madiun, Probolinggo, Magelang dan Bandung. Dan pada tahun 1929 sekolah in ditingkatkan menjadi sekolah menengah menjadi MOSVIA. Dan untuk menghasilkan tenaga jaksa didirikan sekolah Recths School pada tahun 1909. Dengan semakin banyaknya lulusan dari sekolah menengah maka didirikan sekolah hukum tinggi dengan nama Rehcts Hoogeschool (RH). Sekolah ini mencetak Hakim dan Jaksa dan menggunakan gelar yang sama dengan lulusan Universitas di Belanda.

Selain itu juga sebelumnya telah didirikan sekolah pertanian, namun mengalami kelesuan dan akhirnya ditutup. Pada tahun 1903 didirikan kembali di Bogor dengan nama Landbouwshool dan statusnya masih sekolah rendah namun pada 1911 dirubah dan ditingkatkan setatusnya menjadi sekolah menengah. Selain sekolah pertanian juga disebelumnya sekitar abad 19 telah dibuka sekolah pertukangan namun tak lin hlnya dengan sekolah pertanian pada awalnya dan akhirnya mengalami penutupan. Dan pada abad 20 tahun 1920 dicoba kembali untuk mendirikan sekolah pertukangan dengan nama Tehnchnische Hoogeschool (TH), kali ini tampaknya lebih berhasil dari udaha sebelumnya. Namun sekolah ini didirikan oleh golongan swasta dan pada akhirnya pada tahun 1924 di ambil alih oleh pemerintah. Dengan lulusannya menggunakan gelar (Ir) sam seperti di Belanda.  Sekolah-sekolah tinggi yang telah dijelaskan diatas bukan serta merta didirikan khusus buat orang Indonesia, pada mulanya sekolah ini didominasi oleh orang-orang Belanda dan Cina namun setelah bangsa Indonesia diijinkan untuk masuk ke sekolah-sekolah tinggi Belanda maka semakin banyak pula orang Indonesia yang mengikuti pendidikan tersebut.[2]

---

[1] R.Z. Leirissa. Terwujudnya Suatu Gagasan: Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950. ( Jakarta: Akakdamika Presindo, 1985). Hal.25

[2] Ibid. Hal.29

DAMPAK ADANYA PENDIDIKAN BARAT BAGI BUMI PUTRA DALAM KEBIJAKAN POLITIK ETIS OLEH PEMERINTAH HINDIA–BELANDA

Salah satu kebijakan politik etis yang di terapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang di anggap berhasil dan menyumbangkan hal yang sangat berharga oleh bangsa Indonesia adalah di bidang pendidikan. Walaupun hal ini sebenarnya di anggap sesuatu yang tidak di harapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda sendiri. Pemerintah Hindia-Belanda tidak menyangka bahwa kebijakannya yang telah di terapkan tersebut pada akhirnya akan membuat bomerang baginya. Belanda berharap dengan dididiknya kaum pribumi dapat di ajak untuk bekerjasama dan tahu rasa terimakasih.[1]  Rakyat pribumi yang dididik dengan pendidikan ala barat membuat perubahan yang amat besar dalam menyumbangkan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Orang-orang yang telah terdidik tersebut semakin memunculkan reaksinya akibat ketidak adilan yang mereka lihat selama ini. Pendidikan pada mulanya hanya di berikan pada anak-anak priyayi saja dan golongan bangsawan, itupun dia harus memenuhi persyaratan seperti syarat-syarat kelahiran. Setelah mereka menamatkan pendidikanya tersebut mereka mulai menunjukan sikap kritisnya tersebut yang melihat kenyataan bahwa ketidakadilan yang diperlakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda terhadap pribumi masih banyak terjadi. Para pelajar tersebut menuntut kalau syarat-syarat dalam ketetuan mengikuti pendidikan di hapuskan karena hal tersebut dianggap sebagai hal yang tidak adil. Tuntutan mereka semakin keras ketika pemerintah berusaha membatasi Hollandsch Inlandsche Schoolen pada tahun  1914 yang hanya diberlakukan pendidikan untuk anak-anak yang orang tuanya mempunyai jabatan penting atau pendudukan jabatan yang tinggi dalam masyarakat bumi putra.[2]

Seiring berjalanya waktu pendidikan yang telah diberikan kini mulai menyebar dan menghasilkanya tenaga-tenaga trampil kelas bawah, yang siap dipekerjakan. Dari mereka yang telah selesai melakukan pendidikanya, sadar akan pendidikan bagi semua rakyat bumi putra tanpa terkecuali, namun pada kenyataanya sisitim pendidikan tetap di nikmati oleh mereka yang mempunyai golongan penting dalam pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena sisitim pendidikan tersebut masih di pandang dengan sebelah mata khususnya bagi masyarakat kelas bawah. Usaha yang dilakukan para pemuda yang telah lulus adalah mendirikan sekolah swata yang di peruntukan bagi pribumi di tingkat desa. Tenaga-tenaga pribumi kini mulai digunakan oleh pemerintahan khususnya dalam bidang pemerintahan dan sipil. Terbukti hal tersebut dengan dibukanya penerimaan sebagai jabatan sipil oleh pemerintahan bagi semua golongan dan ras, hanya masalah kualifikasi pendidika, keahlian dan pengalaman secara teoritis sajalah yang menjadi faktor penentu dapat di terimanya atau tidak memasuki jabatan tersebut .[3]

Lulusan yang telah selesai dari sekolah di Indonesia sebagian ada dari mereka yang melanjutkan kembali untuk bersekolah di negeri Belanda. Sesampainya di Belanda dan menjalani kehidupan disana, mereka merasakan perbedaan yang amat besar dalam dirinya. Di negara asal atau Hindia-Belanda mereka tidak pernah di perlakukan sama antara satu dengan yang lainya dalam keduduakan yang sama, terutama dengan pegawai pemerintahan, tetapi mereka mengalami hal yang berbeda  ketika berada di negara induk kerajaan Belanda dengan keadaan tanah jajahan Hindia-Belanda. Hal tersebut mendorong lahirnya nasionalisme pada diri mereka dan memikirkan masa depan bangsanya untuk bisa mengalami hal yang sama dengan di Hindia atau negeri induk. Perkembangan selanjutnya yaitu munculah pemikiran dan ide-ide baru untuk membentuk organisasi dan digunakannya identitas baru yang dikenalnya lebih canggih yaitu mengenai agama, sosial politik dan ekonomi. Dengan pemikiran tersebut pada tahun 1927 berhasil di didirikanya suatu organisasi yang pendiriannya melalui proses yang begitu rumit, namun para pemimpinannya  terlibat pertentangan yang begitu sengit akibat dari perbedaan pandangan di antara mereka. Hal tersebut juga di gunakan pihak pemerintah untuk memukul  gerakan tersebut karena dianggap akan membahayakan pemerintahan.  Mereka menyadari hanya dengan pendidikan inilah kunci yang bisa membebaskan diri dari kolonialisme yang terjadi. Dr. Wahidin Soedirohoesodo adalah pembangkit semangat berorganisasi yang pertama pada tahun 1857-1917. Dan ia pun berusaha mencari beasiswa yang dikumpulkan untuk mendidik kaum pribumi, khususnya Priyayi Jawa dengan pendidikan ala barat.  Hal tersebut di tanggapi oleh para Priyayi dengan posotif (walaupun tak semua priyayi seperti itu) dan di buktikan dengan semangat mereka. Dr. Wahidin Soedirohoesodo yang melihat potensi tersebut lalu berinisiatif mendidirkan suatu organisasi yaitu “ Budi Utomo” yang sampai sekarang terkenal sebagai organisasi yang pertama kali berdiri di indonesia. Hal tersebutlah sesuatu yang begitu penting yang menjadi titik awal kemajuan bangsa Indonesia kedepan.[4]

Daftar Pustaka

Kartodirdjo, Sartono. 1977. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (terj.). Jakarta: Serambi.

Van Niel, Robert. 1984. Munculnya Elit Modern Indonesia (terj.). Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

---

[1] MC.Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Jakarta: Serambi. Hal. 242

[2] Roberd Van Niel, Munculnya Elit Modern di Indonesia ( terjemahan), Jakarta: Pustaka Jaya, 1984. Hal 234

[3] Ibid. Hal. 238

[4] MC. Ricklefs, Op, cit. Hal 249.

Historia

masa lalu adalah sejarah